Dedi Inginkan UN SD Segera Dihapus

Bupati Dedi Saat memberikan keterangan terkait UN SD segera dihapus. Photo (Humas Purwakarta)

JATILUHURONLINE.id - PURWAKARTA, - Pelaksanaan Ujian Nasional pelajar kelas 6 SD seluruh Indonesia yang digelar mulai hari senin hingga rabu (18-20 mei 2015) mendapat sorotan tajam dari Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Menurut Dedi, kelas 6 SD ini sudah tak relevan lagi mengikuti Ujian Nasional hanya untuk naik ke kelas 7. Dedi meminta UN SD ini segera dihapus.

Pernyataan ini disampaikan Dedi dalam seminar pendidikan nasional yang mengangkat isu sentral tokoh guru qalbu, almarhumah Een Sukaesih, di Bale Citra Resmi Purwakarta, senin, (18/05/2015).

Menurut Dedi, Negara sudah mewajibkan wajib belajar 9 tahun lebih dari satu dekade terakhir. Ini berarti tak ada lagi bahasa kelulusan bagi siswa kelas 6 SD. Malah jika Negara mewajibkan belajar 9 tahun, maka yang seharusnya dilakukan Negara adalah menyiapkan Fasilitas ruang kelas baru di setiap sekolah SD untuk menampung siswanya yang naik ke kelas 7.

“Di Purwakarta, kita sudah melakukan itu, setiap sekolah SD kita tambah ruang kelas baru untuk menampung siswa kelas 6 melanjutkan ke kelas 7 dan tingkatan kelas lainnya hingga kelas 9.”, tegas Dedi.

Jika UN SD dihapus dan ruang kelas baru ditambah disetiap SD, banyak manfaat efisiensi yang didapat, selain ini sesuai dengan landasan berpikir dari wajib belajar 9 tahun. Diantaranya siswa kelas 7 tak dipusingkan lagi untuk mencari sekolah SMP tempatnya belajar. Siswa cukup melanjutkan sekolah di gedung SD asalnya.

Terkecuali itu, orangtua siswa tak lagi dibebankan biaya pengurusan anaknya masuk ke jenjang SMP, apalagi biasanya sekolah SMP berlokasi lebih jauh dari rumah siswa yang memungkinkan timbulnya biaya ongkos transportasi setiap hari ke sekolah.

“adanya UN SD ini kan saya lebih melihat ini semangatnya hanya mengejar proyek pencetakan soal-soal Ujian Nasional yang memakan biaya besar dalam pencetakannya. Hemat saya, cukup anak kelas 6 ini mengikuti ulangan dari soal-soal yang diberikan guru kelasnya, seperti halnya dari kelas lima ke kelas enam.”, tambah Dedi.

Sementara menurut Dedi, jika SD sudah 9 tahun dengan fasilitas ruang kelasnya ditambah, maka SMP sudah harus diubah menjadi gedung-gedung SMA dan SMK. Ini baru pendidikan wajib belajar 9 tahun berhasil. Tinggal kedepan ditingkatkan lagi menjadi wajib belajar 12 tahun dengan semangat pendidikan gratis.

“Purwakarta kan sudah gratis. Kita sudah wajib belajar 12 tahun. Nah, jika Negara secara keseluruhan tidak mampu menyiapkan piranti pendidikan ini maka saya katakan Negara gagal dalam mengelola pendidikan.”, tutup Dedi.

Seperti diketahui, pemerintah pusat menggelar Ujian Nasional setingkat SD di seluruh Indonesia sejak senin ini hingga rabu mendatang. 

Mata pelajaran yang diujiankan meliputi bahasa Indonesia untuk hari senin, Matematika hari selasa dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di hari rabu. Bagi siswa yang berhalangan mengikuti ujian sesuai jadwal, maka dilakukan Ujian Susulan pada 28 hingga 30 mei 2015 mendatang. [*]

Baca juga:

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER