Dedi Mulyadi, Ingatkan Para PNS Penentang Pancasila

Purwakarta, Jatiluhuronline - Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, SH menyerukan revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan pegawai. Hal ini sekaligus menjadi penegas bahwa ASN bukan sekedar pegawai akan tetapi penjaga ideologi kebangsaan. Ciri dan mental ideologi Pancasila, harus melekat dalam diri mereka.

“Menolak Pancasila itu tidak boleh menjadi PNS. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapapun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat loh, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan,” katanya.

Demikian disampaikan Kang Dedi, kepada Jatiluhuronline di kantornya. Tepatnya, di area Gedung Kembar, Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Senin (19/11/2018).

Menurutnya, Kemendagri sendiri dalam hal ini berpegang pada data lembaga survei Alvara. Lembaga independen tersebut sudah melakukan penelitian di 6 kota besar di Indonesia. Yakni, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Hasilnya, terdapat temuan sekitar 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

“Kemendagri bisa bekerja sama dengan TNI, POLRI atau lembaga independen. Supaya ada revitalisasi Pancasila dalam diri pegawai, yang bukan saja harus muncul. Tetapi, mereka itu agen penyebar ideologi harusnya, bukan malah menolak Pancasila,” ujarnya.

Survei tersebut dilakukan dengan melibat 1.200 orang responden dari kalangan PNS dan pegawai BUMN. Rentang usia mereka pun terbilang merata yakni usia 25-40.

Ketua Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat itu angkat bicara, terkait data Kemendagri yang menyebut 19,4% PNS anti Pancasila. Menurut dia, sebaiknya personalia pegawai yang termasuk ke dalam data tersebut agar dipecat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). (***/Ags 3)

Baca juga:

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER